Reformasi Birokrasi - “Good governance menuju masyarakat madani”

Sofyan Arif

Monday, October 8, 2012

Reformasi birokrasi menjadi agenda yang sangat mendesak dalam merubah sistem pemerintahan di Negara ini. Hal tersebut patut disadari oleh pemerintah sebagai upaya menciptakan masyarakat yang madani. Birokrasi yang ada sudah dalam tahap mengkhawatirkan. Mengapa demikian? Birokrasi yang sekarang kita alami menyebabkan setiap orang yang duduk dalam pemerintahan bisa melakukan tindakan yang merugikan Negara. Sebagai contoh, KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) sudah menjadi bagian yang tidak dapat di hindarkan dan bahkan sudah membudaya.

Mari kita telusuri mulai dari orde lama, orde baru,hingga orde reformasi seperti yang kita rasakan sekarang ini, masih banyak sekali yang terlibat KKN. Hal ini bisa terjadi karena sistem birokrasi yang memberi ruang setiap pejabat untuk melakukan korupsi. Sehingga tidak ada jalan lain kecuali melakukan perubahan total dalam sistem birokrasi menuju pemerintahan yang baik (good governance) dan masyarakat yang madani.

Reformasi birokrasi harus menjadi batu pijakan yang kuat untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bermartabat. Pemerintahan yang baik secara umum mengandung makna tata pemerintahan yang baik, pengelolaan pemerintahan yang baik, penyelenggaraan pemerintahan yang baik, penyelenggaraan negara yang baik ataupun adiministrasi negara yang baik.

Good governance biasa kita menyebutnya demikian akan berjalan dengan baik ketika semua elemen yang ada menjadi satu dan berjalan secara berdampingan. Pemerintah harus melibatkan stakeholder dalam pembenahan sistem birokrasi yang ada. Birokrasi yang kita alami sekarang ini sangat rumit, yang mengakibatkan komponen yang ada di dalamnya tidak memiliki ruang gerak yang cukup untuk merubah dan memperbaiki sistem. Secara nyata mari kita contohkan belakangan iniyang menjadi sorotan publik adalah menteri BUMNDahlan Iskan. Dahlan Iskan sering sekali melakukan tindakan-tindakan yang bersifat kontroversial, dalam artian tindakan yang tidak sesuai aturan namun bertujuan baik.Dahlan Iskan seperti yang kita ketahui dalam kunjungan kerjanya lebih banyak melakukan terobosan-terobosan dan tidak mengikuti birokrasi yang ada. Protokoler Dahlan Iskan sampai dibuat bingung dengan ulah sang menteri tersebut. Sebagai contoh dalam rangkaian program kerjanya ketika Dahlan Iskan bertemu dengan stakeholders dalam pengambilan kebijakan. Dahlan Iskan akan memimpin pertemuan tersebut sendiri dan langsung pada pokok permasalahan. Tidak ada lagi kata sambutan dan rangkaian acara yang mengulur-ulur waktu.

Itulah contoh bagaimana pemerintah ini harus mempunyai sosok yang bisa melakukan perubahan secara menyeluruh. Secara gamblang kita bisa menggambarkan bahwa sistem pemerintahan ada sudah berjalan sebagaimana yang telah diatur pada undang-undang, namun implementasinya sangat jauh dari yang diharapkan. Realita yang ada, sistem birokrasi ini menjadikan KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) semakin merajalela. Seperti yang kita lihat di media akhir-akhir ini, sekretaris kabinet Dipo Alam merilis pejabat-pejabat yang melakukan korupsi dan kita lihat faktanya, hampir semua partai terlibat korupsi. Baik itu partai yang berasaskan islam maupun nonislam. Ketika Dipo Alam merilis pejabat yang korupsi, banyak sekali yang kebakaran jenggot, sehingga saling tudingpun bermunculan, asumsi-asumsi mulai dari menjatuhkan kandidat yang akan maju sebagi calon presiden pada 2014 sampai pada pencitraanpun bermunculan. Padahal semua itu adalah fakta dan sesuai dengan data yang ada. Namun kenyataanya para pejabat tidak bisa menerima rilis yang dipaparkan oleh sekretaris kabinet tersebut, padahal rilis tersebut sebagai tolak ukur apakah tata kelola pemerintahan ini sudah dalam kapasitas baik atau belum.

Gambaran diatas dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi pemerintahan dalam mencapai good governance. Pemerintah harus bisa memediasi kepentingan-kepentingan publik. Mampu menjamin suatu keamanan dan ketertiban dalam mencapai visi dan misi yang diharapkan. Lakukan perubahan secara sistematis, objektif dan transparan, dengan demikian pemerintahan yang berjalan akan jauh dari stempel buruk yang telah disematkan pada pemerintah. Kurangi praktik KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) di birokrasi. Tingkatkan partisipasi masyarakat dalam mengambil kebijakan. Mulailah dari keterbukaan dalam mengambil kebijakan, berikan informasi yang akurat kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik ataupun media lain yang sekiranya masyarakat dapat menjangkaunya. Sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil secara transparan menjadikan masyarakat lebih mengerti dan memahami kondisi yang dialami pemerintah. Lakukan konsensus bersama dalam upaya pengambilan sebuah kebijakan, libatkan masyarakat dalam forum-forum konsultasi dan temu publik. Sehingga masyarakat akan merasakan bagaimana sulitnya pengambilan kebijakan dari berbagai masalah yang dialami oleh pemerintah. Dengan demikian masyarakat secara sepenuhnya akan mendukung kebijakan-keibijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dari rangkaian masalah yang ada, mulai dari birokrasi yang tidak baik sampai pada moral pejabat yang terkesan hanya mencari nama, bagaimana solusi yang bisa di berikan untuk mencapai the real good governance? Ada dua hal yang bisa dilakukan dalam mewujudkan good governance, yang pertama adalah dibutuhkan komitmen yang kuat oleh pemerintah, komitmen ini juga harus dikawal oleh masyarakat sampai pada komitmen tersebut benar-benar terealisasikan. Mewujudkan pemerintahan yang baik tidak semudah yang kita bayangkan, butuh waktu yang tidak singkat, diperlukan pemahaman, evaluasi dan pengertian yang mendalam kepada seluruh komponen yang dalam pemerintahan. Bagaimana aplikasi yang dilakukan pemerintah dalam memajukan pemerintahan yang baik kepada seluruh stakeholder. Sebagai contoh penyelenggaraan urusan pemerintahan harus sesuai dengan SOP (standar operating procedure), kemudian harusdi pertanggungjawabkan secara transparan, dilakukan pengawasan dan evaluasi. Hal iniakan mengurangi resiko adanya praktik KKN. Langkah kedua dalam mewujudkan pemerintahan yang baik adalah kesepakatan dan niat yang sama mulai dari pemerintah dan seluruh stakeholder untuk bersama-sama membangun Negara ini dengan penuh rasa optimis demi mencapai tujuan bersama yaitu good governance.

Jika kedua hal tersebut disandingkan dan implementasikan tanpa paksaan, maka pemerintahan yang baik akan terwujud. Masyarakat madani seperti yang kita cita-citakan benar nyata. Pemerintah juga harus bisa menjadikan sumberdaya manusia yang ada berkembang sesuai dengan potensi dan ahlinya. Lakukan perbaikan-perbaikan dari tingkat desa hingga pusat. Sehingga tidak ada lagi kesenjangan yang jauh antara masyarakat yang ada diwilayah perkotaan dan pedesaan. Pemerintah harus berani turun ke pelosok-pelosok untuk melihat secara langsung apa yang terjadi pada masyarakat bawah, sehingga pemerintah tahu secara nyata kondisi masyarakatnya, bukan hanya mengerti dan mendengar dari media, namun secara langsung dapatmemahami kondisi dan keadaan yang ada. Dengan demikian pemerintahan yang baik akan terwujud dan akan menciptakan tata kelembagaan yang lebih efektif, efisien dan profesional.